COMPUTERIZED TAX SYSTEM


APLIKASI PAJAK
FORMAT TERBARU 2012  
                              
Info Pemesanan Aplikasi SPT Masa klik DISINI, Aplikasi SPT Tahunan klik DISINI


PRODUK E-BOOK DAN APLIKASI PAJAK (2012)

                                            
Info Pembelian Klik DISINI                AAAAAAAA        Info Pembelian Klik DISINI


                                            
Info Pembelian Klik DISINI                AAAAAAAA        Info Pembelian Klik DISINI



.



PAJAK KITA PINDAH KE : www.pajak-kita.com


--



Sebagai rasa terima kasih kami atas kunjungan anda ke website PAJAK KITA, kami menyediakan E-BOOK PPH UMUM edisi 2009/2010 Gratis untuk anda.

Silahkan isi nama, alamat e-mail anda dan pesan pada form di bawah ini, kami akan segera mengirimkan link download ke alamat e-mail anda.

FORM KONTAK / PESAN

Nama :
Email :
Pesan :

PAJAK KITA DIDUKUNG OLEH :

                           
                       

Ingin Logo Perusahaan Anda Tampil Disini...
Info Donasi & Dukungan Klik DISINI

Home � Kumpulan Artikel Tanya Jawab Pajak

Kumpulan Artikel Tanya Jawab Pajak


Bagi anda yang ingin belajar pajak melalui media tanya jawab, maka di sini anda dapat membaca kumpulan artikel Tanya Jawab seputar pajak dari berbagai media. Hal ini agar anda dapat lebih memahami tentang permasalahan-permasalahan tentang pajak.

Silahkan klik alamat link dibawah ini :

- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya
- Seputar NPWP


- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS


Artikel terkait :
- Ketentuan Baru PPH Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- Perlakuan Pajak Jasa Outsourcing
- Perubahan PPh 21 Ditanggung Pemerintah Usaha Tertentu
- PPh 21 Karyawan ber-NPWP & Tidak Ber-NPWP
- Pengguna Sunset Policy Bukan Fokus Audit Pajak
- PPh 21 Ditanggung Pemerintah - 2009
- Revaluasi Aktiva Tetap - 2009
- Pengisian Faktur Pajak Standar
- Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan
- Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN
- Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa
- Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak
- Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut
- TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan
- Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga








Tags:

116 comments to "Kumpulan Artikel Tanya Jawab Pajak"

  1. deny.cs says:

    Mau tanya kalau ada faktur pajak tapi di ppn nya tidak 10% dari dpp apakah faktur pajak tsb dianggap cacat dan menjadi tidak dpt dikreditkan? Di item2 yg dijual belikan ada unsur yg tidak dikenakan ppn, cth nya label edar pada botol dan uang jaminan botol pada minuman beralkohol.. Tks

  2. @Deny : Tentu saja atas faktur tsb dianggap cacat dan tidak dapat dikreditkan sbg pajak masukan. Atas item2 yg tidak terutang ppn seharusnya tidak dibuatkan/dimasukkan dalam faktur pajak.

  3. Unknown says:

    Mas Didik.. mau tanya, PBB yang tidak pernah dibayarkan (lebih dari 5 thn) dan tidak terbit lagi tagihan pembayaran PBBnya. Apabila mau mengurusnya (membayar PBBnya), harus ke instansi mana? Kemudian berapa denda yang harus dibayarkan? Apakah ada denda minimal & maksimal per tahunnya?
    Mohon bantuannya mas. Trims.

  4. selamat pagi salam kenal saya Amir, mau nanya ni. waktu saya menghitung penghasilan bruto untuk bulan Juli- Desember ternyata untukpajak final 1% nya ada yang kurang saya menyetorkannya. Yg menjadi pertanyaan saya bagaimana saya menyetorkan kekurangannya?. Berapa kode akun pajak dan kode jenis setorannya? terima kasih.

  5. @Bogelsotoi : Atas kekurangan setoran PPh final 1% tentu saja harus dilakukan setoran lagi dengan kode akun pajak 411128 dan kode setoran 420. Dimana kekurangan setor tersebut disesuaikan dengan masa pajak yg kurang setor tsb.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Lebih lanjut untuk situs PAJAK KITA dapat diakses di : http://pajak-kita.blogspot.com/

  6. Mas didik slamat siang....mu tanya ttg pajak tanah urug/timbun. Dan apakah tanah yg di keruk jg kena pajak terimakasih mas d2k

  7. berdasarkan se no 33/pj/2013 apakah ppn impor masih dapat dikreditkan sebagai pajak masukan oleh indentor?

  8. @Sapon Pamungkas : Untuk tanah galian dikenakan pajak daerah. Tarif pengenaan tergantung pemerintah daerah setempat.

  9. @Mira Oktarina : Sesuai SE 33/PJ/2013 karena pengenaan PPN menggunakan nilai lain. maka pajak masukan sudah tidak dapat dikreditkan.

    Selengkapnya bisa anda baca : http://pajak-kita.blogspot.com/2013/11/ppn-pengurusan-jasa-transportasi.html

  10. Mas didik. Mw tny nih.. omzet utk PKP kn 4.8M. Misalny sy mlkukan transaksi dengan prshaan A 4M dan prshaan B 1M. Apakah omzet trsbut digabung at dipisah?, apakah PKP yg memilki omzet di atas 4.8M dpat dicabut pengukuhanny?

  11. @David : omset yg dimaksud dalam batasan wajib PKP adalah gabungan dari seluruh transaksi yang dilakukan.

    Secara umum atas omset lebih dari 4,8 M sesuai ketentuan UU adalah WAJIB PKP, sehingga tidak bisa dicabut pengukuhannya kecuali diketahui tidak memenuhi syarat sebagai PKP.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Sekedar info lebih lanjut untuk situs PAJAK KITA dapat diakses di : http://pajak-kita.blogspot.com/

  12. Apakah NPWP perorngan bkn dlm bntuk bdan usha trdftr lgsg mnjdi PKP?

  13. Secara ketentuan umum untuk menjadi PKP harus mengajukan permohonan pengukuhan ke KPP setempat (kecuali dalam kasus tertentu PKP dapat diberikan secara jabatan oleh pihak KPP)

  14. Berarti klau sya mmbuat NPWP dan omset sya mlebhi 4.8M tidak dkenakan PPN dong?, krna sya tidak mngajukan mnjdi PKP..,

  15. @David : Betul mas, mendaftar npwp tidak harus bersamaan dengan permohonan PKP. Bisa mendaftar npwp dulu,

  16. tanto says:

    Makasih mas Didik. bermanfaat sekali terutama bagi yang masih belum mengenal pajak. main main juga ke akasiaconsulting.com

  17. Makasih mas Tanto atas dukungannya... segera saya berkunjung ke akasiaconsulting.com

  18. Selamat pagi Mas Didik, mohon informasinya donk...
    Saya adalah seorang pegawai swasta sekaligus pegawai asuransi. Dari perusahaan swasta maupun asuransi, saya mendapatkan bukti potong pajak.
    Saya harus mengisi formulir yang mana? 1770 atau 1770 S atau 1770 SS ?
    Bagaimana cara mengisinya?
    Terimakasih.

  19. Sepanjang ada bukti potong dari lebih dari satu pemberi kerja, maka untuk laporan SPT Tahunan menggunakan form 1770 S

    Untuk pengisian dengan cara isi data2 sesuai keterangan dalam formulir, dimana di awali mengisi lampiran-lampiran terlebih dahulu.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Selanjutnya untuk akses PAJAK KITA, anda dapat mengunjungi www.pajak-kita.com

  20. Selamat sore Mas Didik. Mo tanya nih, apakah denda pajak & bayar pph karyawan 2014 (tp dibayar di 2015) itu kena koreksi fiskal ? apakah keuntungan dan kerugian akibat selisih kurs juga kena koreksi fiskal ? Trims

  21. @Yudha Sagara : pengeluaran atas pembayaran denda pajak dan menanggung pph21 karyawan harus dikoreksi fiskal (tidak boleh sbg biaya scr fiskal). Sedangkan keuntungan dan kerugian selisih kurs tidak dikoreksi fiskal.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  22. Admin says:

    apakah semua perusahaan menerapkan pph 21 ?? dan kalaupun perusahaan itu tidak menerapkan pph 21, bgmn cara si karyawanx ini bayar pajak ??, trus bgmn cara dia ingin lapor spt tahunan, sementara bukti pph 21 harus dilampirkan !!

  23. @Admin : semua perusahaan yang melakukan transaksi kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan (gaji/upah/honor/tunjangan/bonus/dll) maka wajib melakukan pemotongan PPh21. Dimana teknis pemotongannya bisa dipotong dari penghasilan pegawai tsb atau ditanggung perusahaan pemberi kerja.

    Seandainya perusahaan tidak menerapkan pph 21, maka anda bisa melakukan setoran pajak sendiri melalui KB pada SPT Tahunan.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  24. Admin says:

    jadi bwt karyawan yang bekerja di perusahaan yang tidak menerapkan pph 21, bayar pajaknya hanya pada saat spt tahunan dan bukan tiap bulan ?? trus bagaimana sistem potongan pajak PPH-KB itu sndiri, mhon dijelaskan ??

  25. @Admin: Anda sebagai karyawan yg semata-mata penghasilan dari satu sumber (gaji), maka tidak ada kewajiban bulanan. Kurang Bayar (kurang potong) atas penghasilan (gaji) anda disetorkan dan dilaporkan pada saat pemenyhan kewajiban SPT Tahunan. Dalam sistematika SPT Tahunan OP (1770S atau 1770SS) setelah ketemu PPh terutang dikurangi PPh yang telah dipotong, maka selisihnya PPh Kurang (lebih) potong.

    Misal : PPh terutang 500.000, dimana PPh yg telah dipotong 0, maka PPh kurang bayar/potong = 500.000

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  26. Admin says:

    kalau misalnya gaji karyawan Rp 3.000.000 berapa PPH KB yg hrs dia bayar ??

  27. Untuk penghitungan PPh 21 atas gaji karyawan diperlukan status PTKP. Untuk lebih jelasnya silahkan email ke dp_pajak1@yahoo.co.id nanti saya kirim contoh penghitungannya.
    Salam

  28. selamat siang..

    dengan status WP OP apakah bensin & oli untuk penggunaan pribadi bisa dibiayakan? kalau bisa dasar hukumnya apa ya?

  29. @Ikhsan : Jika yang dimaksud dalam hal ini sebagai WP OP yang melakukan kegiatan usaha, dan dalam penghitungan penghasilan neto menggunakan pembukuan, maka atas pengeluaran untuk kepentingan pribadi secara fiskal TIDAK BOLEH sebagai biaya. Dasar hukumnya UU Ketentuan umum tatacara perpajakan (KUP)

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  30. iya betul mas didik statusnya WP OP yang melakukan kegiatan usaha. secara lebih spesifik benar gak dasar hukumnya UU PPh Ps 9 (1)a yang point biaya pemeliharaan mobil pribadi?
    terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan..

  31. Pak saya bekerja di perusahaan yang baru berdiri pada bulan desember 2014, kemudian transaksi ada pada bulan januari 2015 sampai dengan mei 2015 tetapi dari transaksi awal sampai bulan april saya belum buatkan faktur pajak karena PKP saya baru selesai pada tanggal 7 Mei 2015. Saya tanya pegawai pajak katanya tidak bisa memakai nomor seri faktur saya untuk transaksi januari - april. Lantas bagaimana saya menghadapi masalah ini, apakah ada solusinya karena saya harus membuatkan faktur untuk bulan januari - april tersebut ? Mohon bantuannya pak didik.

  32. @Ikhsan : Sesuai ketentuan UU PPN seharusnya perusahaan anda tidak diperkenankan memungut PPN sebelum dikukuhkan sebagai PKP, dan jatah nomor faktur pajak tidak berlaku surut untuk transaksi yg terjadi sebelumnya.

    Atas kasus yg dihadapi, solusi yang bisa ditempuh hanya dengan mengundur tanggal transaksi (tgl faktur) sesuai mulai berlakunya tgl jatah nomor seri faktur pajak. Walaupun sebenarnya hal ini tidak sesuai kenyataan transaksi yang dilakukan, karena secara sistem transaksi yg dilakukan sebelum memperoleh jatah nomor seri tidak bisa dibuatkan faktur.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  33. Selamat Siang Pak.
    Saya ingin tanya, saya bertransaksi dengan perusahaan swasta atas penjualan barang dan jasa.

    soal :
    Penjualan barang : 10jt
    Jasa : 1jt
    Total Invoice : 11jt + PPN 10% = 12.100.000,- (Kedua transaksi tersebut Invoicenya saya jadikan satu).

    Dan saya sudah memiliki SKB PPh Pasal 23

    Yang saya ingin tanyakan, perhitungan PPH 1% dan berapa yang harus saya bayar?

    Mohon bantuannya, terima kasih Pak

  34. @Susi : PPh final 1% dihitung dari total DPP, yaitu dari nilai 11jt.
    Jadi PPh 1% yang harus disetor = 11jt x 1% = 110.000

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  35. Pagi pak,mau tanya....
    Berapa besaran ppn dan pph atas pekerjaan jasa konsultan pembuatan maket taman?
    Kalau boleh dengan dasar aturannya ya pak,mksh......

  36. Atas transaksi jasa tsb terutang PPN dengan tarif 10%, dan terutang PPh 21 tenaga ahli (jika yg menerima penghasilan orang pribadi) atau terutang PPh 23 dengan tarif 2%(jika yg menerima penghasilan bukan orang pribadi)

    Dasar hukum UU 42 tahun 2009 untuk PPN, dan UU PPh 36 tahun 2008 pasal 21 dan pasal 23

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  37. selamat pagi, jika saya melakukan order pesanan kepada PKP, apakah mungkin harga yang saya bayar hanya harga jual saja? karena dalam penawaran harga yang diberikan kepada saya, dicantumkan tidak termasuk ppn 10% dan pph 2%? apa yg harus saya lakukan untuk hal ini? karena barang yg saya order ini akan saya jual lagi, tentunya harga jual saya lebih tinggi dari harga beli saya

  38. @Maulwy : Atas pembelian barang dagangan, adalah mungkin harga yg dibayar tidak termasuk PPN (hal ini bisa terjadi jika penjual menanggung ppn), dimana walaupun ditanggung penjual, maka anda tetap harus menerima faktur pajak sbg pajak masukan.

    Jika dalam pembelian tsb anda tidak dipungut ppn dan tidak menerima faktur pajak, maka hal ini bukan kesalahan anda, dan karena anda tidak menerima faktur pajak, maka tidak ada kredit pajak masukan bagi anda.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  39. saya mau tanya, untuk per 1 juli 2015 menggunakan efaktur. jika pada saat saya membuat faktur pajak pengganti ternyata tanggal transaksi ke save tidak sesuai tanggal transaksi bagaimana? Misal saya membuat faktur pengganti atas tanggal 07 juli 2015, namun saya membuatkan faktur pengganti tersebut pada tanggal 10 agustus 2015 dan faktur pajak pengganti tersebut otomatis tertanggal 10 agustus 2015. bagaimana ya solusiny?

  40. @Nana Tisna : saat ini memang aplikasi efaktur untuk tanggal pembuatan faktur pajak pengganti tersetting otomatis pada saat input data. Jadi untuk tanggal tidak bisa dibuat secara manual. Kedepannya hal ini juga belum pasti apakah ada update aplikasi faktur yg bisa mengakomodasi hal tersebut.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  41. budi says:

    Pak mau tanya apakah perhiasan perak 925 termasuk dalam golongan emas perhiasan? Dan d kenakan ppn 2% yg bersifat final? Thx

  42. @Budi : Atas penjualan perhiasan perak termasuk perutang ppn 2%, hal ini sesuai PMK Nomor 30/PMK.03/2014, dimana dalam peraturan ini diatur :
    Definisi emas perhiasan sendiri adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  43. pak mau tanya kalau perusahaan omzetnya diatas 50 M kena ppn 10% sma pph 2%.setelah itu ada pembayaran2 lagi gk selain itu?terimakasih

  44. @Erliani : Kewajiban pajak selain itu antara lain adl pph 21 atas pemotongan gaji pegawai, pph23 atas transaksi jasa/sewa.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  45. Fera Lai says:

    Saya baru mempunyai toko baju belum 1 tahun. Saya ada lapor pph25. Pd awal nya saya mempunyai karyawan yg mempunyai 2 org anak. Sy gaji 2.5jt. Untuk menjalankan toko saya. Sy ada melaporkan pph21 nihil karyawan sy. Tpi bbrp bulan toko saya jalan. Toko sy tidak begitu ramai. Dan tidak bisa menggaji karyawan saya lagi. Jd saya ambil alih sendiri toko baju saya. Jadi bagaimana ya soal pph21 karyawan saya itu?

  46. @Fera Lai : Sehubungan dengan kewajiban pph21, walaupun sudah tidak memiliki pegawai, maka kewajiban lapor tetap harus dilakukan. Dimana dalam laporan SPT Masa PPh21 statusnya NIHIL BLANK (kosong untuk jumlah pegawai, kosong untuk P.Bruto dan kosong untuk PPh21 terutang).

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  47. Sore mas didik maumanya soal pembelian tanah urugan dikenakan pajak apa ya.... dan berapa persen pajaknya... makasih......

  48. @Ihab : jika yg dimaksud dalam pembelian tanah urug merupakan bagian dari kegiatan jasa urug, maka sesuai ketentuan masuk dlm katagori jasa konstruksi, dimana terutang pph final pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2% utk pemberi jasa berkualifikasi kecil atau 4% untuk yg tidak punya kualifikasi jasa konstruksi.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  49. Unknown says:

    disclosure dalam perpajakan ada ya

  50. Ada

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  51. hardianti says:

    bisa tolong dijelaskan pengertian disclosure dalam pajak dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan

  52. disclosure dalam pajak pengertiannya adl pengungkapan scr sadar dan sukarela atas dasar etikat baik dari wajib pajak utk melaporkan penghasilannya secara jujur dan benar. Hal ini tentu saja pengaruh terhadap pajak penghasilan adl semakin meningkatnya potensi pajak yang harus dibayar ke kas negara.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  53. hardianti says:

    terima kasih penjelasannya kak, oh iya kak kan aku sementara mau penelitian dan judul yang saya ambil itu tentang disclosure pajak,tapi di internet masih kurang referensinya.kakak tau dimana saya bisa dapat materi2 tentang disclosure pajak?

  54. Dear : Hardianti
    Referensi terkait disclosure dalam pajak bisa dilihat di :
    1. Australian Taxation Office, “Guide to correcting mistakes and disputing decisions”
    2. Levi, M . On Rule and Revenue and Tilly, C., Coercion Capital and European States dalam Marcelo S. Bergman. “Tax Reforms and Tax Compliance: The Divergent Paths of Chile and Argen,” Journal of Latin American Studies, Vol. 35, No. 3 (Aug., 2003).
    3. Malherbe, Jacques (ed.) Tax Amnesty. Alphen aa den Rijn: Kluwer Law International, 2011. Rettig, Charles P and Keneally, Kathryn, “The Increasingly Risky Business of Tax Gap Evasion and Voluntary Disclosure”, Journal of Tax Practice & Procedure, (Oct/Nov 2007; 9, 5; Accounting & Tax).

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  55. hardianti says:

    terima kasih kak
    referensi di Indonesia belum ada ya ?

  56. pak didik saya mau tanya kalau ada pajak masukan di bulan desember 2014 trus kita mau mengkreditkannya di bulan januari 2015 apakah bisa pak?terima kasih

  57. @Angga : Tidak bisa, soalnya sudah berbeda tahun pajak. Hal ini akan berpengaruh pada laporan keuangan tahun pajak yang besangkutan.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.blogspot.com atau www.pajak-kita.com

  58. This comment has been removed by the author.
  59. selamat sore,
    saya mau tanya, apa manfaat atau efek dari pajak yang telah kita bayar? negativ dan positifnya. terimakasih

  60. @Aprianti :
    Efek Negatif pajak :
    - Tanpa regulasi yang benar, mengakibatkan kelesuan dibidang usaha.
    - Tanpa regulasi yang benar, mengakibatkan keengganan investor asing.
    - Menjadi tumpuan pendapatan instan bagi pemerintah
    - dll

    Efek positif :
    - Pemerataan ekonomi dan pembangunan
    - Menekan pola hidup mewah dengan adanya tarif pajak progresif
    - Untuk tetap berdirinya suatu bangsa dan negara sbg sumber pendapatan negara.
    - Memupuk rasa nasionalis bagi rakyatnya.
    - dll

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  61. mau tanya bapak? saya menjual produk A tapi bukan karyawan dari PT.A ,saya jual ke PT.B, dari PT.A saya dapat MARGIN PROFIT, MISAL : PT.A JUAL HARGA DASAR Rp 20 saya jual ke PT.B RP 30 maka saya dapat untung Rp 10 , biasanya saya dapat UTUH Rp 10, tapi mengapa sekarang kena PPN 10 % dan PPH atas margin profit 12% APA BENAR DEMIKIAN,MANA YANG BENAR ATURANNYA ? TERIMAKASIH.(sumirat999@gmail.com)

  62. Dari apa yang disampaikan, hal ini dapat sy simpulkan bahwa posisi anda bukan sebagai agen, karena anda menentukan sendiri margin profit atas penjualan barang tsb (bukan atas dasar komisi).

    Oleh karena itu atas barang yg anda peroleh dari PT.A dianggap pembelian anda pada PT.A dan akan dikenakan PPN 10% oleh PT.A

    Selanjutnya PPh atas margin profit sebesar 12% hal ini saya pribadi tidak paham mengapa anda dikenakan pph 12%.

    Mungkin untuk lebih jelasnya anda dapat memberikan informasi scr rinci terkait kegiatan yg anda lakukan, shg saya dapat mendeskripsikan kewajiban pajak yang seharusnya.

    Silahkan email saya ke : dp_pajak1@yahoo.co.id

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  63. Dear All,

    Mau tanya neh, bagaimana caranya untuk pelaporan ESPT PPN dimana terdapat pembetulan utk PPN Masukan atas retur barang di bulan sebelumnya,
    Contohnya,
    Bulan Desember 2015 utk PPN sudah dilaporkan, tetapi di bulan Januari 2016 terdapat retur barang atas pembelian di bulan desember tersebut.
    PPN januari akan saya laporkan di bulan februari ini, tetapi kenapa ppn atas retur tersebut tidak otomatis mengurang PPN Januari, sedangkan saya sdh membikin pembetulan pajak atas retur tesebut.

    Mohon pencerahannya,

    Terima kasih

  64. @PT_Citra G C : Retur barang atas pembelian di bulan desember tersebut tentu saja mengakibatkan pembetulan SPT PPN masa Desember (bukan SPT Masa januari). Jadi dalam hal dengan adanya input data retur atas pembelian di bulan desember anda harus membuat SPT pembetulan masa desember 2015.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  65. Dear All
    Saya mau Bertanya bila perusahaan ada pekerjaan jasa catering tetapi di SIUP ada Jasa lainnya seperti ATK, apakah terkena PPN bila perusahaan tersebut mengerjakan jasa catering

  66. @Arif Bontet : Atas transaksi jasa catering yang dilakukan tetap terutang ppn.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  67. pak..saya mau nanya. syaa buat npwp tanggal 3 maret 2016..
    apakah saya wajib melaporkan spt tahunan untuk tahun 2016 ini??

  68. @Sakinah : untuk diketahui tahun 2016 ini adalah kewajiban laporan SPT tahunan 2015. Jadi karena anda ber NPWP ditahun 2016, maka anda belum punya kewajiban laporan SPT Tahunan 2015. Kewajiban laporan SPT tahunan anda dimulai tahun 2017, yaitu atas penghasilan tahun 2016.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  69. Pak mau tanya,pembayaran pph 25 bulan agustus september dan des 2015 kemarin ga terbayar,apa masih bisa kita bayar di tahun 2016 ini.mohon infonya

  70. @Riska : Untuk pph25 th 2015 yang belum terbayar, masih bisa dibayarkan ditahun ini (saran saya segera dibayarkan, krn semakin lama dibayarkan, maka semakin besar denda bunga keterlambatannya).

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  71. denny says:

    Hi Pak Didik,

    Mohon informasinya:
    Perusahaan non-PKP, mendapat laba tahun 2014 sebesar 150.000.000 dan tahun 2015 sebesar 300.000.000. Setiap tahun selalu membayar dan melaporkan pajak PP 46 Tahun 2013 PPh Final 1%.

    Saat ini saya bingung apakah jika tahun ini 2016 semua laba sebesar 450.000.000 dibagikan ke WP orang pribadi perlu dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2)?
    Ataukah ini merupakan "cadangan laba yang ditahan" sehingga tidak perlu dikenakan pajak?

    Terima kasih

  72. ass gan saya mau bertanya

    Terhitung sejak Juli 2015 Pajak Pertambahan Nilai telah menggunakan aplikasi e-Faktur dalam pemungutan pajak pertambahan nilai. Dalam aplikasi e-faktur ini kita dapat menginput pajak masukan dan pajak keluaran yang terjadi diperusahaan. Aplikasi e-faktur ini juga disertai dengan SPT yang akan kita laporkan ke pajak. Besarnya yang harus dibayar ke kas negara adalah sebesar pajak keluaran yang harus disetor dikurangi dengan pajak masukan yang telah dipungut.



    PERTANYAAN:

    Jika dalam rekapan aplikasi e-faktur nilai pajak masukan ternyata lebih besar daripada pajak keluaran. Langkah apa yang seharusnya kita tempuh?

  73. @denny : Atas laba yang diperoleh dapat dibagikan atau dicatat sebagai laba ditahan. Jika dibagikan untuk pemilik usaha berbentuk CV maka disebut prive, dimana prive ini bukan objek pajak (tidak dikenakan pajak). Namun jika dibagikan kepada pemegang saham untuk usaha berbentuk PT, maka disebut Dividen dan dikenakan pph final 10%.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam
    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  74. @Ncek Laras : Jika PM (Pajak Masukan) lebih besar dari PK (Pajak Keluaran), maka dalam SPT akan Lebih Bayar, dimana atas lebih bayar tsb dapat Dikompensasikan (diperhitungkan) ke kewajiban PPN masa pajak berikutnya.

    Kondisi ini umum terjadi, sehingga saat anda membuat SPT tersebut bisa memilih untuk dikompensasikan ke masa berikutnya.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  75. Jika dalam rekapan aplikasi e-faktur nilai pajak masukan ternyata lebih besar daripada pajak keluaran. Langkah apa yang seharusnya kita tempuh?

  76. @Muhaizie : Jika PM (Pajak Masukan) lebih besar dari PK (Pajak Keluaran), maka dalam SPT akan Lebih Bayar, dimana atas lebih bayar tsb dapat Dikompensasikan (diperhitungkan) ke kewajiban PPN masa pajak berikutnya.

    Kondisi ini umum terjadi, sehingga saat anda membuat SPT tersebut bisa memilih untuk dikompensasikan ke masa berikutnya.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  77. Mohon Pencerahannya Pak mengenai Lawan Transaksi yang tidak menyetorkan pajak 2011nya, apakah perusahaan kami bertanggung jawab atas pajak yang tidak disetorkan tersebut? (lawan transaksi sudah tutup tahun 2015)

  78. @Anugerah : Atas kasus anda, bila mana hal ini terkait dengan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain, dan sepanjang anda mempunyai bukti pemotongan atau pemungutan pajak, maka hal ini bukan tanggungjawab anda jika pajak tersebut belum atau tidak disetor lawan transaksi.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  79. denny says:

    Hi Pak Didik,

    Mohon infonya:
    Perusahaan saya (non-PKP) mengerjakan suatu proyek IT (jasa) di luar negeri (Singapura/Malaysia), dan mendapat income dari proyek tersebut. Mohon bantuannya apakah jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan saya? cukupkah dengan PP46 pajak final 1% atau ada yang lain?

    Terima kasih atas infonya Pak.

  80. Hiii....pak Didik,, jika saya membeli tanah Hitam untuk pembibitan...apakah di kenakan pajak. Jika ia PPN dan PPH pasal berapakah.

  81. @denny : Atas penghasilan yang perusahaan anda peroleh dari LN, sepanjang perusahaan anda belum PKP dan omset setahun belum melebihi 4,8 milyar. maka atas penghasilan yang diperoleh terutang PPh final 1%.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  82. Hiii... Budi Ridwan : Atas pembelian tanah tsb, anda akan dikenakan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah/bangunan), bukan PPh (karena yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) adalah yang menerima penghasilan).

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  83. Unknown says:

    Haii Pak Didik,

    saya ada pertanyaan, selama 3 tahun perusahaan ada mengerjakan beberapa proyek dan telah membayar & melaporkan 1% PPH Final, dan telah melaporkan SPT tahunan dan PPH21 NIHIL.

    Namun untuk SPT tahunan selama 3 tahun belum mengikutsertakan biaya-biaya operasional & gaji (saya) PPH21 yang dikeluarkan.

    Apakah dimungkinkan perusahaan melakukan revisi SPT tahunan & masa untuk 1-3 tahun sebelumnya untuk menyertakan semua biaya-biaya operasional & gaji serta merivisi neraca laba/rugi? Dan juga akan membayar PPH21 tersebut.
    Apakah ada denda terkait revisi ini?

    Terima kasih.

  84. @Unknown : Jika SPT Tahunan dan SPT Masa yang telah dilaporkan merasa ada kesalahan/tidak benar, maka anda bisa melakukan pembetulan SPT tersebut. Dimana jika atas pembetulan tsb mengakibatkan adanya pajak yang masih harus dibayar, maka atas kekurangan bayar tsb akan dikenakan sanksi denda bunga 2% perbulan (maksimal 24 bulan) dari pajak yang kurang bayar tersebut.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  85. na na says:

    haii Mass Didik..

    salam kenal saya nana, ad beberapa yang mau ditanyakan soal pajak
    1. untuk keterlambatan bayar 1% PPH Final dikenakan denda berapa?
    2. untuk keterlambatan bayar dan lapor SPT Masa PPn denda berapa?
    3. PPH21 karyawan dibayarkan perbulan atau bisa langsung disetahunkah mas?
    misalnya gaji netto 1 orang karyawan 4jta/bulan (tidak ad potongan) bagaimana perhitungannya mas?
    saya kurang mengerti untuk perhitungan PPH21 nya mas..apakah saya harus menggunakan aplikasi SPT atau bisa manual?karna karyawannya cuma 4 orang saja..jika manual/aplikasi mohon bantuannya ya mas,,

    terimakasih :))

  86. @nana :Salam kenal juga
    1. Terlambat bayar/setor 1% PPh final dikenakan sanksi bunga 2% perbulan (bagian dari bulan dihitung satu bulan)
    2. Terlambat bayar/setor PPN dikenakan sanksi bunga 2% perbulan (bagian dari bulan dihitung satu bulan), Untuk terlambat lapor dikenakan sanksi denda 500 ribu.
    3. PPh21 karyawan wajib disetor dan dilaporkan dalam SPT masa pph21 setiap bulan (tidak boleh disetahunkan).

    Terkait dengan penghitungan pph21 bisa manual bisa juga pakai aplikasi, hal ini tergantung dari anda. Untuk cara penghitungan pph21 silahkan baca artikel saya di : www.pajak-kita.com

    Kalau menghendaki pakai aplikasi silahkan email ke : dp_pajak1@yahoo.co.id

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  87. Mau tannya nih Jika dalam e-faktur pajak masukan masa pajak terjadi keslahan innput misalnya harusnya bulan 5 tetapi menjadi bulan empat. Apakah bisa dibatalkan dan diperbaiki (status sudah Approval suksessudah). Atau apakah kita bisa mengubah SPT bulan sebelumnya dengan status pembetulan? Terima kasih

  88. @Agus : Faktur pajak masukan yang sudah approval tidak bisa dibatalkan, kecuali pihak penerbit membatalkan terlebih dahulu.

    Atas kasus ini, anda dapat melakukan pembetulan SPT masa sebelumnya, karena adanya tambahan pajak masukan tersebut.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  89. Mau Tanya Mas
    saya sudah PKP dan saat ini saya mendapatkan orderan service komputer untuk bulan april, mei, juni 2016... tapi uangnya baru dibayar juni 2016... dalam pembuatan e billing saya sudah buat dan bayar ppn dan pph pasal 23 untuk masa april, mei, juni 2016 pada 20 juni 2016 sesuai permintaan rekanan... dalam pembuatan e faktur apakah saya pake masa april, mei, juni 2016... kalo pake masa april...apakah saya dikenakan denda karena saya baru buat efakturnya juni 2016... apa sebaiknya dalam e faktur saya buat semuanya masa juni 2016 biar tidak terkena denda...terima kasih

  90. @I Made : Karena ebilling sudah dibuat untuk masa april, mei dan juni, maka faktur harus dibuat sesuai masa dibayar pajak tsb. Dalam hal ini yang menjadi masalah apakah anda masih mempunyai jatah nomor faktur yang berlaku sejak april?

    Juga untuk ebilling april, mei, juni disetorkan kapan? kalau disetorkan sesuai masa pajaknya, tentu saja tidak kena sanksi, tapi kalau semua disetorkan di masa juni, maka akan kena sanksi keterlambatan setor.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  91. mas mau tanya aturan tax amnesty tentang PPn BM bagaimana cara mengitungnya dan tarif nya brp ya mksh

  92. Unknown says:

    Misi semuanya saya mau tanya ni mengenai ppn tentang perbandingan omset tahun 2015 dan 2016 pada masa februari dan maret dengan kondisi di tahun 2016 tersebut nihil sedangkan di tahun 2015 ada omset penjualan.

    Tolong perncerahan dan tanggapannya
    Terima kasih

  93. @Lena Candi : Untuk ketentuan Tax Amnesty, silahkan klik link berikut ini ;
    http://www.pajak.go.id/amnestipajak#.V3YQyPYkbhU.twitter

  94. @Unknown : Terkait perbandingan omset tahun 2015 dan 2016, dimana tahun 2016 nihil sedangkan di tahun 2015 ada omset penjualan.

    Kondisi ini bisa saja terjadi dan tidak ada masalah jika memang pada masa/tahun tersebut tidak ada penjualan. Memang scr ideal omset penjualan diharapakan dengan bertambahnya waktu omset menjadi naik, namun hal ini perlu melihat kenyataan dilapangan. Jika pihak KPP menghendaki klarifikasi atas hal ini, maka perlu dijelaskan didasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  95. Baik pak terima kasih atas sarannya

  96. Nduk Ike says:
    This comment has been removed by the author.
  97. Selamat siang , mohon pencerahannya
    Saya ingin menanyakan :
    1. Pada tanggal 11 Mei 2016 saya membeli komputer 1 unit:
    Harga = 10.000.000
    PPn ( Pajak Pemasukan ) = 1.000.000
    Kemudian pada tanggal 1 Juli 2016 saya jual komputer tersebut ke instansi pemerintahan dengan Harga = 15.000.000
    PPn langsung di pungut oleh instansi pemerintahan tersebut saat pencairan sebesar 1.500.000
    Setelah saya simpulkan saya melakukan pembayaran PPn sebanyak 2x yaitu sebesar 1.000.000 & 1.500.000
    Apakah Pajak Pemasukan tersebut tidak bisa di kreditkan karena transaksi dengan instansi pemerintah ?
    2. Pada bulan Juli 2016 ini saya sedang memproseskan sertifikat elektronik
    Dari bulan Januari – sekarang saya melaporkan pajak belum menggunakan sistem elektronik
    Pelaporan pajak pun stiap bulannya masih bnyak yang NIHIL , di karenakan bukti setoran pajak dari lawan transaksi saya , belum di berikan kepada saya
    Yang ingin saya tanyakan :
    - Bagaimana dengan transaksi NIHIL pada bulan Januari – Sekarang terhadap sistem elektronik yang sekarang akan saya gunakan ?
    - Apabila saya sudah mendapatkan bukti setoran pajak dari lawan transaksi saya, apa yang harus saya lakukan untuk pajak nulan Januari – Sekarang?
    Terima Kasih

  98. @cv abadi jaya :
    1. Atas transaksi yang dilakukan hal ini PM yang diperoleh tidak bisa langsung dikreditkan atas transaksi dengan bendahara pemerintah, hal ini sesuai ketentuan telah diatur mekanisme pengkreditan pajak masukan.

    Dengan adanya PM saat pembelian barang dagangan, dan pemungutan ppn saat tarnsaksi dengan pemerintah, nantinya akan menjadikan LB pada laporan SPT ppn masa ybs dan atas LB tersebut dapat dikompensasikan (diperhitungkan) dengan kewajiban ppn masa berikutnya.

    2. Atas kasus ini seharusnya anda tidak boleh laporan nihil, karena pada bulan januari - sekarang terdapat transaksi (walau bukti setoran pajak belum anda terima dr lawan transaksi). Hal ini bisa mengakibatkan anda kesulitan menerbitkan faktur pajak sesuai tgl berlakukanya jatah nomor faktur yang diberikan oleh DPJ, krn faktur pajak bisa dibuat sejak tanggal SK pemberian jatah no seri faktur pajak.

    Namun jika jatah nomor seri faktur pajak yang berlakuk seja masa januari masih ada, maka atas SPT yang telah anda laporkan NIHIL bisa dilakukan pembetulan menggunakan eFaktur dengan sebelumnya membuat SPT normal terlebih dahulu.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  99. Pak tolong kalau perdagangan ikan segar air darat (hasil perternakan) perhitungan pph nya gimana? kalau dikenakan pph 1% final khan jelas jelas tidak masuk akal... karena harga yang mahal sedangkan keuntungan sangat tipis. Rata rata laba kotor hanya 3%.

  100. @Fransiskus : Sesuai ketentuan PP 46/2013, untuk kegiatan usaha dengan penggasilan bruto setahun tidak lebih 4,8 milyar, dikenakan PPh final 1% dari penghasilan bruto setiap bulannya.

    Terkait dengan pengenaan PPh final 1% banyak dikeluhkan wajib pajak, hal ini semua kembali kepada kebijakan pemerintah.

    Saran saya, mungkin melalui asosiasi usaha perdagangan sejenis, bisa mengajukan keberatan atas hal ini.

    Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  101. na na says:

    siang pak didik,
    saya mau tanya, perusahaan saya melakukan transaksi penjualan yang dikenakan PPH pasal 4(2) dan stiap bulan kami membayar PPH final 1% kode 411128 dan PPN dalam negri kode 411211. misalkan transaksi atas penjualan bulan juli rp. 43.000.000 + 4.300.000 (PPN 10%) = rp. 47.300.000, kami membayar PPH final 1% sebesar rp. 430.000 dan SPT Masa PPN & PPnBM rp. 4,300,000
    dan pada saat kami menerima pembayaran atas penjualan tsb, yang di terima hanya sebesar rp. 46.435.000 trnyta di potong 2% dr total penjualan+PPN 10%
    ini kasusnya bagaimana ya pak?mohon pencerahannya
    Terimakasih :)

  102. @na na : Informasi yang anda sampaikan kurang lengkap, apakah perusahaan anda bergerak dalam kegiatan Jasa Konstruksi? karena disampaikan dikenakan PPh pasal 4(2).

    Jika perusahaan anda merupakan usaha jasa konstruksi, maka sesuai PP 46/2013 perusahaan anda tidak termasuk dalam ketentuan membayar PPh final 1%. Sehingga atas dasar apa anda setiap bulan membayar PPh final 1% ?

    Demikian penjelasan saya, semoga dapat membantu
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  103. Unknown says:

    Mau tanya... Kalau ada orang yang menjadi konsultan pajak padahal orang itu belum memiliki surat ijin konsultan pajak, tetapi dia sudah memiliki banyak klien perusahaan apakah ada hukumannya?
    Hukumannya apa aja? Terima kasih

  104. @Unknown : Pengertian konsultan adalah mereka yg secara resmi mempunyai latar belakang pendidikan profesi dan mempunyai ijin dalam melaksanakan kegiatan konsultannya.

    Dimana orang yang membantu/menjual jasa kepada pihak lain dimana belum memiliki ijin resmi, sebenarnya tidak benar kalau disebut sebagai konsultan. Dan dalam menjual jasa tsb orang yang tidak memiliki ijin tidak bisa mewakili wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak. Seringkali hanya berada dibelakang layar.

    Hukum akan bertindak jika orang tersebut melakukan penipuan dengan membuka pratik secara resmi. Namun sepanjang status tidak resmi mereka diterima atau dipercaya oleh perusahaan, hal tersebut tidak masalah. Dalam hal ini perusahaan yang menggunakan jasanya tentu saja tau akan konsekuensi2 yang mungkin muncul jika menjalin kerjasama dengan orang yang tidak punya ijin resmi.

    Demikian penjelasan saya, semoga dapat membantu
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  105. YOBEL says:

    Pak Didik, saya memiliki NPWP tetapi udah ngga bekerja di perusahaan dr tahun 2012, setelah itu saya ga pernah lapor pajak,karena dl semua diurusin sama kantor waktu itu.jadi saya buta masalah pajak.setau saya memang harus lapor meskipun pelaporannya nihil.
    yang saya tanyakan, bagaimana kalau saat ini saya ingin melaporkan hal itu pak? apakah kena denda? terima kasih pak.

  106. @Yobel : Karena sudah memiliki npwp maka kewajiban lapor harus tetap dilakukan, dimana atas kewajiban laporan tahun2 sebelumnya dianggap terlambat lapor dan akan kena sanksi denda andimistrasi untuk SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar 100rb per SPT Tahunan.

    Sanksi denda tersebut dibayarkan setelah diterima surat Tagihan Pajak (STP)

    Demikian penjelasan saya, semoga dapat membantu
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  107. Dear Pak Didik, saya karyawan perusahaan dgn sist fix term sejak bln Desember thn 2009,dimana perusahaan membayarkan pajak karyawan dgn spt 1770s, akan tetapi perusahaan tdk pernah memberikan bukti setoran A1721 A yg dari perpajakan , yg saya tanyakan pak , bisakah kita mengetahui apakah perusahaan sdh bayar pajak kita atau belum dan kalau perusahaan tdk mengirim spt kita bagaimana caranya utk pengajuannya walaupun sdh terlambat , terimakasih banyak Pak infonya .

  108. @Jack Morrow : Anda dipotong pph21 oleh perusahaan, maka anda berhak minta bukti pemotongan (1721-A1) kepada perusahaan. Dimana dlm pembayaran pph21 yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan scr kolektif (gabungan) untuk semua pegawai yang dipotong pph21. Intinya jika perusahaan sudah menerbitkan dan melaporkan bukti potong 1721-A1 maka pajaknya pasti sudah disetorkan oleh perusahaan.

    Untuk mengetahui pajak kita sudah disetor oleh perusahaan atau belum ada 2 cara :
    1. Minta kpd perusahaan copy arsip laporan SPT PPh21 masa desember yang telah dilaporkan, dimana dlm SPT tsb terdapat lampiran 1721-I yang merupakan daftar rincian bukti potong 1721-A1 atas seluruh pegawai yang dipotong pajak.
    2. Anda bisa minta informasi ke AR anda di KPP, atas hal ini.

    Jika perusahaan tidak melakukan laporan SPT anda, maka anda bisa melakukan laporan secepatnya yang disasarkan atas bukti potong 1721-A1 yang diterbitkan oleh perusahaan.

    Jadi inti dari laporan SPT ini, anda harus memperoleh bukti potong 1721-A1 dari perusahaan karena sebagai lampiran laporan SPT.

    Demikian penjelasan saya, semoga dapat membantu
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  109. Selamat malam. Saya may tanya tentang Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP).kenapa SKPP itu dokumenya sangat rahasia dan harus di baca atau di terima langsung oleh si wajib pajak? Hal negatif apa yang akan terjadi jika dokumen tersebut diketahui oleh orang lain?. Terimakasih

  110. @Tiara : SKPP memuat harta atau kekayaan seseorang, maka hal ini merupakan suatu yang privasi dan kode etik, sehingga harus yang bersangkutan sendiri yang menerimanya. Selanjutnya jika ybs mau membeberkan kekayaannya, hal itu diluar tanggung jawab pihak DJP.

    Demikian penjelasan saya, semoga dapat membantu
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  111. Dear Pak Didik; saya sudah dptkn bukti potong A1721-A1 utk thn 2014 dan 2015, yg mau saya tanyakan adalah ;1. saya tdk membuat spt 1770S utk thn 2015,apakah saya bisa mengajukan spt di 1770s di thn 2016 .2. apakah harta saya serta tabungan tdk kena tax amnesty sebab tdk pernah saya laporkan sementara harta2 tsb saya kumpulkan selama jadi karyawan,3. apakah saya bisa masukkan nanti semua harta2 saya di lopran spt 1770s thn depan ini pak.Terima kasih banyak atas nasehatnya Pak

  112. Dear : Pak Jack Morrow
    1. Atas SPT 2015 yang belum dilaporkan, maka dapat segera laporan di th 2016, namun atas keterlambatan lapor akan dikenakan sanksi administrasi 100rb.
    2. Atas harta yang diperoleh dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak, maka tidak perlu Tax amnesty.
    3. Harta harus dilaporkan sesuai tahun perolehan harta tsb, misalnya harta diperoleh th 2014, mk harus dilaporkan dlm SPT 2014, dimana jika harta tersebut belum dilaporkan maka harus melakukan pembetulan SPT yang bersangkutan.

    Demikian penjelasan saya, semoga dapat membantu
    Salam

    PAJAK KITA sekarang di : www.pajak-kita.com

  113. Dear Pak Didik ,terimakasih banyak atas nasehatnya, namun ada bbrp sejarah perolehan harta saya yg mau saya tanyakan :1. thn1991-1997 saya bekerja di pt tambang emas,selama bekerja tdk ada npwp akan tetapi gaji saya selalu ada potongan pajak ( slip gaji msh simpan semuanya), saya bisa membangun sebuah rumah . 2. tn 1997 akhir- 2001 bekerja di pt tambang batubara kasusnya sama dgn no 1, saya bisa beli rumah tempat tinggal 3. thn 2009- sekarang bekerja di pt batubara , punya npwp dan faktur pajak akan tetapi tdk pernah saya masukkan harta saya di spt 1770S.4. istri saya seorang pns,guru memp npwp dgn faktur paak 1721-A2 dan di laporan LP2P tdk pernah di masukkan harta pribadi. yang mau saya tanya sama Pak Didik ialah bagaimana langkah terbaik yg akan saya lakukan ?, terima kasih banyak atas saran dan pencerahannya.

  114. @Jack Morrow : Karena sudah menyangkut informasi harta/data pribadi, saya sarankan untuk konsultasi langsung saja email saya ke : dp_pajak1@yahoo.co.id

    Salam

  115. Dear pak didik mohon bantuannya untuk beberapa pertanyaan berikut:
    saya sedang melakukan pemeriksaan terkait dana desa. belanja yang dilakukan dari kegiatan pembangunan desa seperti: pembelian semen, batu kali, batu kerikil, kayu, sirtu, batu bata, pasir, tanah urug, papan mall, gorong-gorong, keramik, batu koral dan paku diatas 2jt bagaimana cara perhitungan pajaknya? baik PPN dan PPh 22. apa saja yg dikenakan PPN dan apa saja yang dikenakan PPH mohon menyertakan sumber atau peraturan sebagai dasar saya. terima kasih banyak pak atas bantuannya.

K O M E N T A R :