PAJAK KITA: Kriteria Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak dikenai PPN

Home � PPN - PPn.BM � Kriteria Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak dikenai PPN

Kriteria Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak dikenai PPN

Posted by Unknown on 9:57 PM // 0 comments

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jasa tertentu yang termasuk dalam kelompok jasa tenaga kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2012 yang mulai diberlakukan tanggal 01 Juli 2012.

Dalam peraturan ini diatur antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa tenaga kerja. meliputi:

(a). jasa tenaga kerja;

(b). jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan

(c). jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

2. Termasuk dalam pengertian tenaga kerja sebagaimana dimaksud diatas adalah peserta magang yang melakukan kegiatan pemagangan.

3. Kriteria jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenai PPN adalah :

(a). Pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/atau jasa lainnya.

(b). Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan.

(c). Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan

(d). Tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

4. Dalam hal jasa penyediaan tenaga kerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 3, jasa penyediaan tenaga kerja dimaksud merupakan jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5. Atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada poin 4 dikenai PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak.

6. Dasar Pengenaan Pajak adalah penggantian, yang meliputi seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.

7. Dalam hal tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dirinci dalam Faktur Pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja, Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud poin 6 adalah nilai lain.

8. Nilai lain yang dimaksud poin 7 adalah seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2012